Pedoman Perhitungan PK dan PM untuk yg campuran (Penyerahan terutang pajak dan tidak terutang pajak)

Perihal : PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK



Tanggal Terbit : Tuesday, 26 December 2000

                          KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                      NOMOR 575/KMK.04/2000

                                              TENTANG 

        PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 

  YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

                               MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan 

Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Mengingat      :

1.      Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

        Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

        Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

        (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

        Indonesia Nomor 3984);

2.      Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

        Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 

        telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

        Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

        Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

        Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

        undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 

        Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4.      Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

                                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI 

PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG 

TIDAK TERUTANG PAJAK.

                                              Pasal 1

(1)     Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Barang Modal untuk :

        a.      kegiatan usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas 

               penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan

        b.      kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan 

               Pajak Pertambahan Nilai,

        dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal tersebut, yang besarnya sebanding 

        dengan prosentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan 

        Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan 

        Nilai.

(2)     Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mengkreditkan seluruh 

        Pajak Masukan atas Barang Modal tersebut, maka bagian Pajak Masukan untuk kegiatan lain yang tidak 

        terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, 

        dihitung dengan rumus sebagai berikut :

                                 PM

               p'      x       ----------

                                   T

        Dengan ketentuan bahwa :

        p'      adalah besarnya prosentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang tidak 

               terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 

               Nilai dalam satu tahun buku;

        T       adalah masa manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut :

               -       untuk bangunan adalah 10 tahun

               -       untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun;

        PM      adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan dan atau pemeliharaan Barang Modal yang telah 

               dikreditkan.

                                              Pasal 2

(1)     Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :

        a.      Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan       yang 

               menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan 

               unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak 

               Pertambahan Nilai; atau

        b.      Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang 

               Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

        c.      Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas 

               penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan 

               Nilai; atau

        d.      Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan 

               Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan         Nilai;

        maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

        1)      nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak 

               Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat 

               dikreditkan;

        2)      digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan 

               tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak 

               Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau 

               kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan 

               jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

        3)      nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan 

               tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

(2)     Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah 

        mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung 

        kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut :

        a.      untuk Barang Modal :

                         X             PM

                       -----   x       -------

                        Y                T

               dengan ketentuan bahwa :

               X       adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan 

                       Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun 

                       buku;

               Y       adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;

               T       adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

                       angka 2 yang ditentukan sebagai berikut :

                       -       untuk bangunan adalah 10 tahun

                       -       untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun

               PM      adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud 

                       dalam ayat (2).

        b.      Untuk bukan Barang Modal :

                        X

                       -----   x       PM

                        Y

               dengan ketentuan bahwa :

               X       adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan 

                       Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun 

                       buku yang bersangkutan.

               Y       adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;

               PM      adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud 

                       dalam ayat (2)

                                              Pasal 3

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

pada suatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

                                              Pasal 4

Kewajiban menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tetapi telah dikreditkan, tidak dilakukan 

jika masa manfaat Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a 

telah terlampaui.

                                              Pasal 5

Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini juga berlaku dalam hal terjadi 

perubahan penggunaan Barang Modal yang atas perolehannya mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai 

terutang ditangguhkan.

                                              Pasal 6

Pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini tidak berlaku bagi Pengusaha Kena 

Pajak yang baginya ditetapkan pedoman pengkreditan Pajak Masukan tersendiri.

                                              Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 

tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang 

Terutang Pajak dan Yang Tidak Terutang Pajak dinyatakan tidak berlaku.

                                              Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

                                               PENJELASAN

                                                ATAS

                          KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                      NOMOR 575/KMK.04/2000

 

                                              TENTANG 

 

        PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 

  YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

I.      UMUM

        Sehubungan dengan perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, maka Keputusan Menteri 

        Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 perlu disesuaikan dan diganti dengan Keputusan Menteri 

        Keuangan ini yang menetapkan pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak 

        yang melakukan penyerahan yang terutang pajak, dan juga melakukan penyerahan yang tidak 

        terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat 

        diketahui dengan pasti. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan ini juga menetapkan pedoman 

        pengkreditan Pajak Masukan dalam hal terjadi perubahan       penggunaan barang modal dari kegiatan 

        yang terutang pajak menjadi kegiatan yang tidak       terutang pajak dan penyerahan yang dibebaskan 

        dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

II.     PASAL DEMI PASAL

        Pasal 1

               Ayat (1)

                       Cukup jelas.

               Ayat (2)

                       Dalam hal Barang Modal digunakan baik untuk kegiatan yang terutang dibebaskan 

                       dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka cara penghitungan besarnya Pajak 

                       Masukan yang harus dibayar kembali didasarkan pada prosentase rata-rata 

                       penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan 

                       Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan jumlah 

                       Pajak Masukan yang telah dikreditkan dibagi dengan masa manfaat Barang Modal yang 

                       bersangkutan.

                       Contoh :

                       Generator listrik dibeli Januari 2001 dengan maksud untuk, digunakan seluruhnya 

                       untuk kegiatan pabrik.

                       Nilai perolehan                Rp 50.000.000,00

                       PPN (Pajak Masukan)            Rp   5.000.000,00

                       (Pajak Masukan sudah dikreditkan seluruhnya dalam SPT Masa Pajak Januari 2001)

                       Selama tahun 2001 ternyata bahwa :

                       Untuk masa 6 bulan I digunakan :

                       -       30% untuk perumahan karyawan dan direksi;

                       -       70% untuk kegiatan pabrik.

                       Untuk masa 6 bulan II digunakan :

                       -       20% untuk perumahan karyawan dan direksi;

                       -       80% untuk kegiatan pabrik.

                       Rata-rata penggunaan di luar kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan 

                       usaha (p') adalah :

                               30% + 20%

                               -----------------      =       25%

                                      2

                       Masa manfaat barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 

                       8 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat 

                       ditetapkan 5 tahun).

                       Besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar kembali untuk tahun 2001 :

                                              Rp5.000.000,00

                               25%     x       ---------------------- =       Rp250.000,00

                                                     5

                       Untuk tahun selanjutnya dipakai rumus tersebut, dengan penyesuaian atas p'.

        Pasal 2

               Ayat (1)

                       Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya :

                       a.      Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (integrated) yang 

                               menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga 

                               mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).

                       b.      Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya 

                               terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha 

                               Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha 

                               jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan 

                               ruangan untuk tempat usaha.

                       c.      Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang 

                               atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan 

                               Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan 

                               atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan 

                               di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan 

                               Pajak Pertambahan Nilai.

                       d.      Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan 

                               bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang 

                               melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah 

                               sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

                       1)      Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah :

                               -       Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan 

                                      untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena 

                                      Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan 

                                      Nilai;

                               -       Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa 

                                      angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang 

                                      atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

                               -       Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk 

                                      membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan 

                                      rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak 

                                      Pertambahan Nilai;

                       2)      Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu 

                               namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah :

                               -       Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, 

                                      perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak  jagung.

                       3)      Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah :

                               -       Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk 

                                      memproduksi minyak jagung.

               Ayat (2)

                       Contoh penghitungan kembali Pajak Masukan :

                       a.      Untuk barang modal :

                               -       Pajak Masukan atas perolehan truck yang digunakan baik         untuk 

                                      Perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak  jagung pada bulan 

                                      Januari 2001 Rp 200.000.000,00 (sudah dikreditkan seluruhnya 

                                      melalui SPT Masa Pajak Januari 2001).

                               -       Total omzet 2001 (Y) Rp60.000.000.000,00, diantaranya 

                                      Rp6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X).

                               -       Masa manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang 

                                      Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak 

                                      Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun).

                               -       Pajak Masukan atas truck yang harus dibayar kembali :

                                      Rp 6 milyar            Rp200 juta

                                      ----------------       x       --------------- = Rp 4.000.000,00

                                      Rp 60 milyar                  5

                       b.      Untuk bukan barang modal :

                               -       Pajak Masukan untuk pembelian solar untuk truck-truck yang 

                                      digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk sektor perkebunan dan 

                                      distribusi jagung serta sektor pabrikasi dan distribusi minyak jagung 

                                      = Rp 50.000.000,00;

                               -       Total omzet (Y) 2001 Rp60.000.000.000,00 diantaranya 

                                      Rp 6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung.

                                      Rp 6 milyar

                                      -----------------      X       Rp 50 juta     = Rp 5.000.000,00

                                      Rp 60 milyar

        Pasal 3

               Penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud 

               dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada akhir tahun buku, sehingga hasil 

               penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut baru diketahui 

               pada Masa Pajak akhir tahun buku tersebut. Oleh sebab itu penghitungan kembali Pajak 

               Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada 

               suatu Masa Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak akhir tahun 

               buku sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 9 ayat (9) Undang-undang Pajak 

               Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 

               telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

        Pasal 4

               Cukup jelas

        Pasal 5

               Cukup jelas

        Pasal 6

               Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam Pasal ini adalah antara lain Pengusaha Kena 

               Pajak yang menghitung Pajak Masukan dengan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak 

               Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 

               tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 

               17 Tahun 2000.

        Pasal 7

               Cukup jelas

        Pasal 8

                        Cukup jelas